Peran penting penegakan hukum laut Singkil dalam mencegah illegal fishing memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan wilayah laut yang luas dan kekayaan sumber daya laut yang melimpah, Singkil menjadi target empuk bagi para pelaku illegal fishing. Oleh karena itu, penegakan hukum laut di wilayah ini menjadi sangat vital.
Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Singkil, Bapak Suryanto, “Penegakan hukum laut Singkil sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut yang ada di wilayah ini. Illegal fishing dapat merusak ekosistem laut dan mengancam mata pencaharian masyarakat nelayan lokal.”
Sebagai upaya untuk meningkatkan penegakan hukum laut, Pemerintah Kabupaten Singkil telah melakukan berbagai langkah, seperti meningkatkan patroli laut, bekerja sama dengan aparat keamanan, dan memberikan pelatihan kepada petugas penegak hukum. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menegaskan pentingnya perlindungan sumber daya laut.
Namun demikian, tantangan dalam penegakan hukum laut Singkil tetap ada. Banyaknya kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia secara ilegal membuat tugas penegak hukum semakin berat. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak M. Zulficar Mochtar, “Kerja sama antar lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Hukum dan HAM, sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut.”
Dengan demikian, peran penting penegakan hukum laut Singkil dalam mencegah illegal fishing tidak bisa dianggap remeh. Keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun aparat keamanan, sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan menjamin kelangsungan hidup nelayan lokal. Semoga upaya yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal untuk keberlanjutan sumber daya laut di Singkil.