Peran penting hukum laut dalam menanggulangi tindak pidana di perairan Indonesia tidak bisa dipandang remeh. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan rawan terhadap berbagai jenis kejahatan, mulai dari pencurian ikan hingga perdagangan manusia.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda Aan Kurnia, hukum laut memegang peranan kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. “Hukum laut menjadi landasan hukum bagi negara-negara untuk dapat menegakkan kedaulatan di perairan wilayahnya,” ujarnya.
Penerapan hukum laut di perairan Indonesia juga didukung oleh berbagai peraturan yang telah ditetapkan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam Undang-Undang tersebut, diatur mengenai penegakan hukum di perairan Indonesia untuk melindungi sumber daya kelautan dan kepentingan nasional.
Selain itu, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan pentingnya peran hukum laut dalam menanggulangi tindak pidana di perairan Indonesia. Menurutnya, penegakan hukum laut merupakan upaya bersama antara berbagai instansi terkait untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia.
Dalam konteks penegakan hukum laut, kerjasama antar negara juga menjadi hal yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) yang menjadi landasan hukum bagi kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan di perairan. Melalui kerjasama ini, diharapkan tindak pidana di perairan dapat dicegah dan diberantas dengan lebih efektif.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting hukum laut dalam menanggulangi tindak pidana di perairan Indonesia sangatlah vital. Diperlukan kerjasama antar instansi terkait serta upaya bersama dengan negara-negara lain untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Semua pihak harus bersatu dalam menjaga sumber daya kelautan dan melindungi kepentingan nasional demi terciptanya kedamaian dan keamanan di perairan Indonesia.