Penegakan Hukum Maritim merupakan salah satu tugas utama yang diemban oleh Bakamla (Badan Keamanan Laut). Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Bakamla. Salah satu tantangan utama adalah masalah kekurangan sumber daya manusia dan peralatan yang memadai. Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Madya Aan Kurnia, “Kami memiliki keterbatasan dalam hal jumlah personel dan peralatan yang memadai untuk menegakkan hukum maritim di wilayah Indonesia yang begitu luas.”
Selain itu, masalah koordinasi antar lembaga terkait juga sering menjadi hambatan dalam penegakan hukum maritim. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Koordinasi yang kurang baik antara Bakamla, TNI AL, Polisi, dan lembaga terkait lainnya seringkali membuat penegakan hukum maritim tidak maksimal.”
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan solusi yang tepat. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait dalam penegakan hukum maritim. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Kerjasama yang baik antara Bakamla, TNI AL, Polisi, dan lembaga terkait lainnya sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim di Indonesia.”
Selain itu, peningkatan sumber daya manusia dan peralatan juga merupakan solusi yang penting. Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Madya Aan Kurnia, “Kami terus berupaya untuk meningkatkan jumlah personel dan peralatan yang memadai guna mendukung penegakan hukum maritim di wilayah Indonesia.”
Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan Bakamla dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum maritim di wilayah Indonesia. Sehingga, keamanan dan kedaulatan laut Indonesia dapat terjaga dengan baik.