Penanganan konflik laut menjadi isu yang penting dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Studi kasus dari Indonesia menunjukkan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi konflik yang muncul di laut.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tb Haeru Rahayu, penanganan konflik laut harus dilakukan dengan bijaksana dan berbasis pada hukum. “Kita harus mengutamakan dialog dan negosiasi dalam menyelesaikan konflik laut. Hal ini mengacu pada prinsip-prinsip hukum laut internasional yang harus dijunjung tinggi oleh semua negara,” ujarnya.
Salah satu contoh penanganan konflik laut yang berhasil dilakukan oleh Indonesia adalah dalam kasus konflik perbatasan laut dengan negara tetangga. Melalui mekanisme negosiasi dan kerjasama bilateral, Indonesia mampu mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
Namun, penanganan konflik laut tidak selalu berjalan mulus. Masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di perairan Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait, termasuk TNI AL dan KKP.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, penanganan konflik laut juga melibatkan aspek sosial dan ekonomi. “Ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya laut seringkali menjadi pemicu konflik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya laut,” katanya.
Dengan demikian, penanganan konflik laut di Indonesia tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum semata, tetapi juga melibatkan berbagai aspek lainnya. Hanya dengan kerjasama dan koordinasi yang baik, konflik laut dapat diatasi secara efektif demi menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia.